Gubernur #Riau Rusli Zainal Terancam Pidana Kumulatif 45 Tahun Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan status hukum Gubernur Riau, Rusli Zainal (RZ), terkait dengan tiga delik perkara dalam dua kasus berbeda. Dua delik diantaranya, masuk ke dalam kasus dugaan korupsi perubahan Perda nomor 6 tahun 2010 terkait pembangunan venue menembak untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau.

Rusli, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001-2006.

Atas sangkaan tiga delik perkara itu, Rusli terancam pidana akumulatif maksimal selama 45 tahun penjara dan denda sebesar Rp2,25 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. Menurutnya, selain menjadi pihak penerima suap dari PT Adhi Karya sebesar Rp500 juta, Rusli juga disangka memberi suap sebesar Rp1,8 miliar kepada sejumlah anggota DPRD Riau melalui mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas dalam rangka meloloskan proposal tambahan dana PON Riau.

“Jadi, selain sebagai pihak penerima suap, RZ juga disangkakan memberi suap kepada sejumlah anggota DPRD Riau,” kata Johan Budi.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap Rusli, adalah pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP untuk penerimaan suap.

Sedangkan untuk pemberian suap, Rusli disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tidak berhenti di kasus PON, Rusli juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001-2006.

Lebih khusus, Rusli diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur Riau dalam Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Riau.

“Jadi, penyidik juga telah menemukan dua alat bukti yang cukup. Dan, sejak tanggal 8 Februari 2013, telah dikeluarkan sprindik yang berkaitan dengan ada dugaan Tipikor dalam Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanaman Industri tahun 2001-2006 dengan tersangka RZ,” papar Johan.

Untuk kasus pengelolaan hutan ini, KPK akan menjerat Rusli dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang berkaitan dengan upaya memperkaya diri sendiri maupun koorporasi melalui penyalahgunaan kewenangannya sebagai penyelenggara negara.

Mengenai upaya hukum yang akan diterapkan kepada Rusli, KPK menyatakan akan mempertahankan tiga delik perkara tersebut hingga ke proses penuntutan di Pengadilan Tipikor.

Ujungnya, KPK berharap hukuman pidana Rusli bersifat akumulatif sehingga semua tuntutan dalam pasal yang disangkakan dapat diterapkan sehingga menghasilkan putusan yang berat.

Mengacu pada pengenaan sejumlah pasal yang disangkakan, Rusli terancam pidana akumulatif maksimal selama 45 tahun penjara dan denda sebesar Rp2,25 miliar. Rinciannya, pasal 12 (20 tahun dan denda Rp1 miliar), pasal 5 (20 tahun dan denda Rp1 miliar) dan pasal 2 (5 tahun denda Rp250 juta).

Dalam kasus pengelolaan hutan, KPK telah memproses mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun, mantan Kadis Kehutanan Riau Asral Rachman, mantan Bupati Siak Arwin AS, mantan Kadis Kehutanan Riau Syuhada Tasman dan mantan Bupati Kampar Burhanuddin Husin yang juga mantan Kadishut Riau.

Sumber: PolitikRiauCom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s